Ironi Nila Djoewita A. Moeloek

Oleh : Mahmudi Asyari

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan wawancara calon menteri pada hari pertama, sosok Nila Djoewita A. Moeloek dinilai sebagai calon yang pas untuk menduduki menteri kesehatan, Meski, menurut saya, terkesan ada aspek patronase karena istri seorang mantan menteri kesehatan. Namun, selain lantaran bisa menyerap pengalaman suaminya, saya setuju dialah calon menteri jika pahlawan pejuang pengontrolan virus, Siti Fadilah Supari, harus diganti.


Namun, ketika hasil tes kesehatan periode pertama sudah sampai ke tangan presiden, terdengar rumor bahwa sejumlah calon menteri tidak lulus tes kesehatan. Rumor itu pun semakin kuat ketika seluruh calon menteri telah menjalani tes kesehatan. Menurut rumor tersebut, salah seorang calon menteri yang tidak lolos tes adalah Nila Djoewita A. Moeloek.

Di benak saya, terlintas bahwa yang paling mungkin terempas dari calon menteri adalah Nila Djoewita A. Moeloek dengan beberapa alasan. Dia tidak mempunyai dukungan politik kuat seperti Linda Gumelar yang suaminya adalah senior SBY. Selain itu, dia sebelumnya tidak terdengar sebagai orang politik atau orang dekat presiden.

Berbeda dari sejumlah calon yang katanya juga tidak lulus tes kesehatan seperti Djoko Kirmanto dan kawan-kawan yang akhirnya tetap lolos. Sebab, mereka mempunyai dukungan politik. Jika tidak pun, mereka adalah orang dekat atau setidaknya ada yang melobi kepada presiden agar tetap diangkat menjadi menteri. Yang terlintas di pikiran saya itu memang kemudian menjadi fakta ketika presiden mengumumkan susunan kabinet.

Persoalannya kemudian, sebegitu parahkah penyakit yang diderita Djuwita, sehingga terempas dari gerbong kabinet? Dengan kata lain, jika diban¬ding empat calon menteri lainnya yang sama-sama dianggap tidak mempunyai kesehatan prima, dialah yang dianggap paling berat, sehingga harus tersingkir. Atau memang ada faktor lain?

Menjelang pengumuman kabinet, terdengar pula ada calon menteri yang dinilai tidak lulus fit and proper test. Lagi, Djuwita kembali masuk daftar itu. Berdasar hal tersebut, menurut saya, sesungguhnya faktor kedua itulah yang mendominasi dan bisa jadi sejak semula dia memang tidak menjadi kandidat, meski kemudian diminta mengikuti tes kesehatan.

Karena itu, tes tahap kedua (tes kesehatan) bisa dianggap sebagai basa-basi atau setidaknya untuk tidak mempermalukan. Sebab, jika ada calon yang sudah di-fit and proper test tidak diminta mengikuti tes tahap kedua, yang bersangkutan dengan sendirinya langsung tersingkir dari kemungkinan menjadi menteri.

Kepentingan Namru
Antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat saat ini sedang berlangsung perundingan berkaitan dengan nasib Namru-2. Pemerintah AS sangat berkepentingan dengan laboratorium itu guna penelitian virus yang konon tidak hanya untuk keperluan pengobatan, tapi juga untuk kepentingan militer.

Upaya AS untuk membuka Namru-2 memang terganjal oleh pendirian menteri kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, Siti Fadilah Supari, yang bersikeras agar laboratorium tersebut ditutup. Berbagai lobi pun ditempuh, termasuk terhadap presiden melalui pendekatan Dino Pati Djalal. Namun, karena Siti Fadilah tetap pada pendiriannya, nasib Namru-2, meski menurut sejumlah pihak tetap berlangsung secara gerilya, tetap belum jelas.

Atas kepentingan tersebut, AS sangat berkepentingan dengan Namru di Indonesia, sehingga lobi untuk itu terus berjalan. Namun, yang paling penting, Siti Fadilah harus tersingkir dan harus dicari pengganti yang dekat dengan Namru-2.

Atas kepentingan itu, bukan suatu yang mustahil naiknya Endang Rahayu Setyaningsih sangat terkait dengan hal tersebut. Sebab, dia pernah bekerja sebagai peneliti di instalasi militer Angkatan Laut AS -yang kemudian ditegaskan Siti Fadilah Supari bahwa dia merupakan orang yang sangat dekat dengan Namru.

Kedekatan itulah yang, tampaknya, mengantarkan Endang menjadi menteri kesehatan. Karena itu, mencermati tersingkirnya Nila Djuwita A. Moeloek, bisa jadi dia mempunyai pandangan yang kurang pas dengan lobi AS terhadap presiden berkaitan dengan masa depan Namru di Indonesia.

Selaku bangsa Indonesia yang selalu bangga bahwa kemerdekaan diraih dengan keringat dan darah pejuang, semoga saja bukan kepentingan Namru dan AS yang menjadi faktor pengangkatan menteri kesehatan sebagai pengganti Siti Fadilah, melainkan karena kompetensi yang bersangkutan. Sebab, dia memang dikenal mempunyai penguasaan yang bagus mengenai persoalan kesehatan di Indonesia.

Meski demikian, kecurigaan terhadap aroma AS wajar saja. Mengingat, orang yang kini ditunjuk dianggap sebagai orang yang mendukung Namru agar tetap beroperasi. Untuk menepis hal itu, Endang harus membuktikan bahwa yang dia lakukan adalah untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia yang dengan susah payah berusaha merdeka.

Jangan hanya rakyat kecil yang selalu berteriak nasionalisme. Pemimpin negeri ini harus memberi contoh agar kelak tidak menimbulkan antipati dari masyarakat. (*)

*) Dr Mahmudi Asyari, pemerhati masalah sosial dan keagamaan, tinggal di Semarang

Jawa Pos, Sabtu, 24 Oktober 2009

PR bagi Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja KIB Jilid 2


Melepaskan Gelar ''Bangsa Kuli''

Oleh: Bashori Muchsin

APAKAH negara ini benar-benar cukup kapabel untuk mengembalikan derajat kemanusiaan TKI kita yang bekerja di negara lain sehingga mereka tetap menjadi manusia bermartabat, pantas menjadi pahlawan devisa yang dihormati atau dijauhkan dari segala bentuk praktik ''pembinatangan" (dehumanisasi)? Apakah menteri tenaga kerja dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2 nanti mampu menjadi pelindung sejati bagi mereka?


Penghormatan terhadap pahlawan devisa, yang dalam 2009 (laporan setiap mudik TKI) diestimasi telah menyumbangkan pendapatan sedikitnya Rp 6 triliun, sudah seharusnya dilakukan pemerintah atau pihak-pihak lain secara maksimal. Tidak semata karena mereka telah memberikan Rp 6 triliun kepada negeri ini, tetapi juga demi martabat republik ini.

Sayang, manusia (TKI) berharga Rp 6 triliun itu ke depan masih rentan mengalami pelecehan atau praktik-praktik pembinatangan. Tampaknya, kasus yang lebih parah daripada Hajar dan kawan-kawan masih niscaya terulang. Cerita demikian itu mengakibatkan potret TKI kita di negara lain, khususnya negari jiran Malaysia, layaknya sekelompok manusia yang ''halal badan dan darahnya" untuk disiksa, disetrika, diperkosa, atau dijadikan objek kekerasan.

Memang kita tahu bahwa Malaysia merupakan tempat tujuan penempatan TKI yang terbesar. Sedikitnya 2,2 juta TKI bekerja di Malaysia dan hanya 1,2 juta orang yang memiliki izin kerja di sana. Di antara sedikitnya 6 juta TKI yang bekerja di luar negeri, 4,3 juta orang bekerja di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, buruh perkebunan, dan buruh bangunan. Mereka paling rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia karena minimnya perlindungan di sektor informal.

[]

Selama ini, pemerintah belum serius menangani masalah buruh migran. Para TKI hanya dinanti untuk menghasilkan atau "mengekspor" ringgit, real, dolar, dan mata uang lain ke dalam negeri. Akan tetapi, harkat kemanusiaan sebagai orang Indonesia tidak dipedulikan. Mereka sebatas menjadi pejuang merana atas nama keluarga dan tanah air. Sementara di negeri orang, mereka layaknya menjadi objek yang rentan dikriminalisasikan.

Ikhwan (2006) menyebut bahwa sejarah panjang praktik rasialisme, perbudakan, diskriminasi, dan segenap bentuk tindakan intoleransi lain telah menimpa buruh migran Indonesia. Harga diri dan martabat kemanusiaan sebagai entitas sosial dan bangsa telah luluh lantak.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dalam sebulan rata-rata menerima 90 pengaduan dari para buruh migran wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mereka menelepon, melalui surat, dan melarikan diri (meminta perlindungan) ke kedutaan akibat diperlakukan secara tidak beradab, tidak adil, dan bahkan dalam beberapa hal layaknya budak belian.

Kasus-kasus tersebut mendeskripsikan buramnya potret TKI di negara lain. Itu mengesankan bahwa mereka yang oleh keluarga dan negara dijuluki sebagai "pahlawan devisa" ternyata tidak lebih dari kumpulan manusia yang bergelar bangsa kuli (nation coolies) atau bangsa budak, yang absah untuk disiksa, dianiaya, atau dieksploitasi secara fisik dan non-fisik, khususnya dalam ranah pelecehan hingga "industrialisasi seksual".

Seharusnya, kita memang malu atau kehilangan muka saat anak-anak bangsa yang sudah berkorban segala-galanya menjadi TKI itu dijuluki sebagai segmentasi dan representasi bangsa kuli. Pasalnya, sebuatan demikian merupakan bentuk penghinaan yang sangat merendahkan derajat bangsa ini. Bangsa ini dicabik-cabik dengan perih akibat harkat kemanusiaannya dinodai atau direndahkan dalam stadium "memilukan dan mengerikan" oleh bangsa lain yang semakin sistemis membolehkan dehumanisasi.

Sayang, di antara kita, apakah pejabat atau pengerah jasa tenaga kerja "abu-abu" tidak merasa malu terhadap perlakuan korporasi atau majikan-majikan asing dan sekumpulan oportunis seksual terhadap TKI secara tidak manusiawi. Fatalnya lagi, kita justru memperlakukan TKI tetap sebagai objek komoditas yang terus-menerus diekspor untuk mendulang keuntungan spektakuler.

Nyaris setengah dari jumlah keseluruhan TKI di Malaysia berstatus ilegal atau menjadi manusia-manusia liar yang diberangkatkan dengan cara "diselundupkan" sekelompok jaringan terorganisasi, khususnya oleh kalangan sindikat perdagangan manusia (human trafficking), menunjukkan bahwa kita (pebisnis perdagangan manusia) telah menyiapkan akar kriminogen yang membuat negeri ini layak disebut sebagai eksporter budak. Pasalnya, dengan menyelundupkan TKI itu, kita telah memberikan kesempatan, mengizinkan, membenarkan, dan memberikan jalan bagi sebagian saudara sebangsa itu untuk memasuki "wilayah rawan" diperlakukan secara dehumanisasi layaknya binatang atau bangsa kuli.

Di desa-desa tidak sedikit kita temukan sekelompok orang yang kaya raya secara instan akibat "bekerja": menjadi makelar-makelar pencarian atau pengumpulan TKI, baik yang diberangkatkan secara legal maupun diselundupkan. Kalau ditanya, mengapa mereka rela jadi bagian dari penyelundupan manusia? Jawabannya sangat apologis, apa yang dilakukannya bukanlah mengekspor budak. Tetapi, membebaskan sesama dari kemiskinan dan pengangguran atau memediasi terwujudnya kesejahteraan sosial.

Kalau sudah begitu potret TKI di luar negeri, pemerintah bisa memilah strategi penanggulangannya. Misalnya, memberikan penguatan HAM TKI sejak persiapan berangkat (khusus yang legal), mengenalkan norma-norma yuridis di negara tujuan TKI, dan kiat yang benar ketika harus berhadapan dengan majikan, pengusaha atau perusahaan nakal, serta penegak hukum negara lain yang "cacat". Sementara itu, TKI ilegal tetap wajib dilindungi dengan menguatkan peran atase atau kedutaan untuk semakin "rajin" turun ke barak-barak TKI. (*)

*) Prof Dr Bashori Muchsin MSi, pembantu rektor II Unisma, pernah mengadakan riset ke negara-negara tetangga tentang potret TKI

Jawa Pos, Kamis, 22 Oktober 2009

10 Seniman Jatim Raih Penghargaan

SURABAYA - Sepuluh seniman Jawa Timur mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jatim karena dedikasi dan prestasinya. Penghargaan itu diserahkan pada puncak peringatan HUT Provinsi Jawa Timur yang digelar di Jl Pahlawan, depan kantor gubernur, Jumat (16/10) malam.

Ke-10 seniman itu adalah Saiful Hajar (seni rupa, Surabaya), Bambang SP (seni musik, Surabaya), Koeboe Sarawan (seni rupa, Malang), Chatam AR (seni tari, Malang), S.Yoga (sastra, Surabaya), Ndindy Indijati (teater, Surabaya), Sirikit Syah (sastra, Surabaya), A.Tasman (seni tradisi, Surakarta), Peno Priyono (seni tari, Probolinggo), dan Yuwono (alm) (penggerak seni, Malang). Selain penghargaan, masing-masing dari mereka juga mendapatkan uang tali asih sebesar Rp 10 juta.

Pada kesempatan itu, gubernur juga memberikan asuransi jaminan kesehatan yang diserahkan secara simbolik kepada 5 seniman, yakni Temu (tari, Banyuwangi), Ratna Indraswari Ibrahim (sastra, Malang), Hardjono W.S. (teater, Mojokerto), Bambang Gentolet (lawak, Surabaya), dan Zakiya (ludruk, Surabaya).

Puncak peringatan HUT Jatim itu dimeriahkan dengan pergelaran wayang kulit semalam suntuk. Malam itu, dalang kondang Ki Anom Suroto membawakan lakon Sesaji Raja Surya.

Penilaian atas seniman yang akan mendapatkan penghargaan itu telah dilakukan Tim Penghargaan Seniman Jawa Timur yang diketuai Aribowo sejak Agustus lalu. Pada awalnya ada 18 nama yang dinominasikan untuk kemudian diseleksi oleh tim juri. ”Di tengah proses seleksi itu, kami masih diperbolehkan untuk mengajukan nama-nama baru,” kata Harwi Mardiyanto, juri dari bidang seni teater.

Bagus Purnomo, penanggung jawab tim, menambahkan setidaknya ada 3 latar belakang penilaian terhadap para seniman itu. Karya monumental, kepeloporan terhadap perkembangan seni dan budaya, serta pengabdian di bidang pendidikan kesenian sehingga mampu mencetak seniman-seniman berkualitas, merupakan kriteria utama dari tim untuk merekomendasikan nama-nama pada juri masing-masing bidang.

Mengenai peraih yang didominasi oleh seniman dari Surabaya dan Malang, menurut Fauzi, Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur, hanyalah sebuah kebetulan saja.

Sepanjang pengetahuannya sebagai ketua DKJT, bagi seniman, lokasi dan domisili bukanlah pengaruh terhadap kualitas seniman itu sendiri. Dicontohkan A. Tasman. Seniman tradisi ini berasal dari Surakarta, tetapi sumbangsihnya begitu besar terhadap perkembangan seni tradisi di Jawa Timur. Inilah yang membuat namanya diajukan pada tim. ”Jadi, lokasi dan domisili tidak bisa dijadikan ukuran. Jangan terkotak dengan lokasi,” ujarnya. [rif]

Surabaya Post Sabtu, 17 Oktober 2009 | 12:09 WIB

PERAIH PENGHARGAAN SENIMAN JAWA TIMUR 2009

Setelah mencari masukan dari para seniman, instansi terkait dan tokoh masyarakat di kabupaten/kota di Jatim, dan penelusuran dari berbagai pihak, maka Tim Penilai Penghargaan Seniman Jatim 2009 memberikan nominator nama-nama seniman kepada 18 orang anggota Tim penilai yang bersifat Standing Committee. Setelah dilakukan tabulasi dari hasil 18 orang tersebut, dengan ini memutuskan nama-nama tersebut dibawah ini untuk mendapatkan Penghargaan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur:

1. Bambang SP, seni musik, Surabaya
2. Koeboe Sarawan, seni rupa, Malang
3. Chatam AR, seni tari, Malang
4. S Yoga, seni sastra, Surabaya
5. Ndindy Indijati, seni teater, Surabaya
6. Saiful Hadjar, seni rupa, Surabaya
7. Sirikit Syah, seni sastra, Surabaya
8. ATasman, seni tradisi, Surakarta
9. Peni Priyono, seni tari, Probolinggo
10. Yuwono, alm, penggerak seni, Malang

Penghargaan khusus
1.TVRI Stasiun Jatim
2.RRI Surabaya


Tim
Penghargaan Seniman Jatim 2009
1.H Bambang Sujiyono, SE, Koordinator
2.Aribowo, Ketua
3.Tri Broto Wibisono, SPd, Wakil Ketua
4.Sabrot D Malioboro, sekretaris
5.Eko Wahyuni R, anggota
6.Chusnul Huda Sholeh, anggota
7.Amir Kiah, anggota


Tim Juri
Seni Sastra:
1.Budi darma
2.Adi Setyowati
3.Mashuri

Seni Teater:
1.Prof DR H Sam Abede Pareno, MM
2.Ribut Basuki, MA
3.Harwi Mardianto

Seni
Musik:
1.Musafir Isfanhari
2.Errol Jonathan
3.Subiantoro

Seni
Rupa:
1.Drs Djuli Jatiprambudi
2.Henri Nurcahyo
3.Hari
Prayitno

Seni Tari:
1.Peni Puspito
2.Drs Robby Hidayat,Msn
3.Drs Arif Rofiq, MSi

Seni Tradisi:
1. M Sholeh Adi Pramono, SSn
2. Drs FY Darmono Saputro
3. Drs Jariyanto, MSi

Penghargaan diberikan pada hari jumat, 16 Oktober 2009 pukul 21.00 wib di Halaman kantor Gubernur Jatim Jl.Pahlawan 110 Surabaya.

Setiap penerima penghargaan mendapatkan uang tunai 10 juta rupiah.

(sumber: buku katalog Penghargaan Seniman Jawa Timur 2009)

detikcom : Tak Kunjung Kerja, Suami Aniaya Istri

title : Tak Kunjung Kerja, Suami Aniaya Istri
summary : Sungguh malang nasib Risma (30), warga Cilandak Raya, Jaksel, yang mendapatkan bogem mentah dari suaminya, Anang (38) hingga babak belur. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut dipicu karena Risma menanyakan pekerjaan suaminya yang terus menganggur. (read more)

Ketahanan Pangan dan Kelaparan Global

Oleh: Hillary Rodham Clinton

Bagi satu miliar orang di seluruh dunia, upaya sehari-hari untuk bercocok tanam, membeli, atau menjual makanan merupakan perjuangan hidup dan mati.


Coba tengok. Seorang perempuan petani di suatu desa terpencil, bangun dini hari, berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air. Jika kekeringan, bencana, atau hama tidak menghancurkan hasil panen, ia dapat mengumpulkan cukup pangan untuk memberi makan keluarganya dan mungkin memiliki kelebihannya dijual. Namun, tidak ada jalan menuju pasar terdekat dan tidak seorang pun mampu membeli. Lain halnya dengan kehidupan seorang pemuda yang tinggal di kota besar, sekitar 150 kilometer dari desa petani itu. Ia mempunyai pekerjaan dengan bayaran sangat kecil.

Si perempuan punya pangan untuk dijual, si pemuda ingin membelinya. Namun, transaksi sederhana itu tidak dapat dilakukan karena ada kekuatan kompleks di luar kendali mereka.

Kelaparan global
Mengatasi kelaparan global menjadi inti ”ketahanan pangan”—memberdayakan para petani untuk menanam benih dan memanen tanaman pangan dalam jumlah besar, memelihara ternak, atau menangkap ikan— dan menjamin bahwa pangan yang dihasilkan dapat dijangkau oleh mereka yang membutuhkan.

Ketahanan pangan merupakan perpaduan berbagai isu: musim kemarau dan banjir akibat perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada harga pangan, dan kenaikan harga minyak yang menyebabkan melonjaknya biaya transportasi.

Ketahanan pangan tidak hanya terkait pangan, tetapi lebih merupakan masalah keamanan. Kelaparan kronis merupakan ancaman terhadap stabilitas pemerintahan, masyarakat, dan wilayah perbatasan.

Masyarakat yang lapar atau menderita gizi buruk tidak memiliki pendapatan, pun tidak mampu merawat keluarganya, hidup tanpa harapan dan keputusasaan. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan, konflik, bahkan kekerasan. Sejak 2007, telah terjadi huru-hara di lebih dari 60 negara akibat masalah pangan.

Kegagalan pertanian di banyak negara memengaruhi perekonomian global. Pertanian adalah sumber pendapatan utama atau satu-satunya bagi lebih dari tiga perempat kaum miskin dunia. Ketika setiap hari banyak manusia bekerja keras tetapi tetap tak bisa menghidupi keluarganya, seluruh dunia merugi.

Pemerintahan Barack Obama memandang kelaparan kronis sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS). Negara-negara lain bergabung bersama AS dalam upaya ini. Negara-negara industri utama telah menjanjikan lebih dari 22 miliar dollar AS selama tiga tahun untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang menjadikan bidang pertanian sebagai ujung tombak. Pada 26 September lalu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan saya bersama-sama menyelenggarakan pertemuan para pemimpin lebih dari 130 negara untuk menggalang dukungan internasional.

Pendekatan kami merujuk pengalaman. Kita telah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk proyek-proyek pembangunan yang belum menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati untuk jangka panjang. Namun, kita telah belajar dari berbagai upaya ini. Kita tahu, strategi paling efektif berasal dari orang- orang yang paling dekat dengan masalah, bukan pemerintah atau lembaga asing yang berada ribuan mil jauhnya.

Ketahanan pangan
Berdasarkan pemikiran itu, prakarsa ketahanan pangan kami diarahkan pada lima prinsip.

Pertama, tidak ada satu model pertanian pun yang cocok untuk semua kalangan. Kami akan bekerja dengan negara mitra untuk menciptakan dan menerapkan sesuai rencana mereka.

Kedua, menyikapi penyebab dasar kelaparan dengan berinvestasi dalam segala hal, mulai benih yang lebih baik sampai melindungi petani. Mengangkat kemampuan dan ketahanan perempuan, yang menjadi mayoritas petani di dunia.

Ketiga, penekanan koordinasi pada tingkat negara, kawasan, dan global, karena tidak satu entitas pun yang mampu menghapus kelaparan sendiri.

Keempat, mendukung institusi multilateral, yang memiliki jangkauan dan sumber daya yang melebihi negara mana pun.

Terakhir, kami menjanjikan komitmen jangka panjang yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kami akan menyiapkan berbagai perangkat pengawasan dan evaluasi sehingga masyarakat luas dapat melihat apa yang kami lakukan.

Upaya memimpin pengembangan pertanian akan melengkapi komitmen kami dalam penyediaan bantuan pangan untuk keadaan darurat, saat tragedi dan bencana terjadi, seperti yang saat ini sedang terjadi di Afrika Timur, di mana kemarau, gagal panen, dan perang saudara telah menyebabkan krisis kemanusiaan.

Meremajakan kembali pertanian dunia bukanlah hal mudah. Pada kenyataannya, hal ini adalah usaha diplomasi dan pembangunan yang paling ambisius dan komprehensif dari yang pernah dilakukan. Namun, kami yakin, hal ini dapat dilaksanakan. Jika kami berhasil, akan tercapailah masa depan yang lebih sejahtera dan damai bagi kita bersama.

Hillary Rodham Clinton Menteri Luar Negeri Amerika Serikat

Kompas, Jumat, 16 Oktober 2009 | 03:07 WIB

Sepuluh Besar Penulis Khatulistiwa Literary Award 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Khatulistiwa Literary Award (KLA) Ke-9 Tahun 2009 mengumumkan nama-nama penulis puisi dan prosa berikut judul karya yang terpilih dalam 10 Besar KLA 2009.

Kesepuluh besar karya puisi dan penulisnya adalah Kolam (Sapardi Djoko Damono), Akar Berpilin (Gus Tf Sakai), Dongeng Anjing Api (Sindu Putra), Partitur, Sketsa, Potret dan Prosa (Wendoko), Perahu Berlayar Sampai Bintang (Cecep Syamsul Hari), Pastoral Kupu-Kupu (Made Suantha), Telimpuh (Hasan Apsahani), Pemetik Bintang (Soni Farid Maulana), Lagu Cinta Para Pendosa (Zaim Rofiqi), dan Puan Kecubung (Jimmy Maruli Alfian).

Adapun sepuluh besar karya prosa dan penulisnya adalah Meredam Dendam (Gerson Poyk-novel), Sutasoma (Cok Sawitri-novel), Lembata (F Rahadi-novel), Lacrimosa (Dinar Rahayu-kumpulan cerita), Tanah Tabu (Anindita Thayf-novel), Juru Masak (Damhuri Muhammad-kumpulan cerita), Bulan Lebam (Sihar Simatupang-novel), Kidung (M Sobary-novel), Usaha Menjadi Sakti (Gunawan Maryanto-kumpulan cerita), Metropolis (Windi Ramadhina-novel).

Panitia KLA 2009 juga mengumumkan 10 karya pengarang muda berbakat (umur maksimal 30 tahun), yaitu Fortunata (Ria N Badaria), Separuh Bintang (Evline Kartika), Aku Lelah Menjadi Cantik (Koko P Bhairawa), Goloso Geloso (Tanti Susilawati), Etzhara (Rino Styanto), Lika Liku Luka (Celinereyssa), Bintang Bunting (Valiant Budi), Ai (Winna Efendi), Tanril (Nafta S Meika), dan Kartini Nggak Sampai Eropa (Sammaria).

Richard Oh, penggagas dan penyelenggara KLA menjelaskan bahwa pengumuman 5 Besar Khatulistiwa Literary Award akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

Khusus kategori prosa, karya-karya novel akan dinilai oleh sebuah panel juri yang dipilih oleh penerbit Metropoli D’Asia, salah satu penerbit terbesar di Italia. Kemudian, sebuah hadiah khusus akan diberikan pada malam Anugerah Sastra Khatulistiwa pada 10 November 2009, pukul 19.00, di Plaza Senayan, Jakarta. Richard berharap agar semua penulis hadir dalam malam perayaan sastra Indonesia ini.

"Kepada penulis novel yang karyanya masuk 10 besar kategori prosa, harap mengisi formulir perjanjian dengan Metropoli D’Asia yang sudah dikirimkan. Bila belum menerima formulir tersebut, harap e-mail saya di richoh2007@gmail.com," kata Richard Oh. []

Kompas, Selasa, 6 Oktober 2009 | 20:35 WIB

Mengupas Hasil Survei Publik DPRD

Pada Agustus lalu, anggota DPRD periode 2009-2014 dilantik di berbagai daerah di Indonesia. Pelantikan wakil rakyat itu disambut demonstrasi. Termasuk di Jawa Timur. Masyarakat meragukan kinerja dewan. Bagaimanakah sebenarnya penilaian masyarakat terhadap kinerja dewan?

TAHUN ini, JPIP kembali menilai empat kinerja fungsional dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) periode 2004-2009 di 38 kabupaten-kota di Jawa Timur. Yaitu, fungsi representasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Kinerja DPRD penting untuk dinilai karena mereka turut memberikan kontribusi bagi maju tidaknya pembangunan di daerah. Terkait dengan fungsi penganggaran, tanpa persetujuan DPRD, anggaran pembangunan yang diajukan eksekutif tidak bisa keluar. Praktis, program daerah tidak bisa dijalankan. Legislatif adalah mitra eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Tahun 2009 merupakan masa kerja terakhir jabatan mereka. Karena itu, dipandang sangat perlu kembali menilai kinerja anggota DPRD selama lima tahun mengemban amanat konsituen. Monitoring dan evaluasi kinerja DPRD pernah dilakukan pada 2004 untuk periode jabatan 1999-2004.

Ketidakpuasaan masyarakat luas terhadap kinerja DPRD pada periode sebelumnya berujung pada demonstrasi ketika pelantikan anggota DPRD yang baru. Demonstrasi itu terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Bangkalan, Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Jember, Pamekasan, dan Tuban.

Ketidakpuasaan masyarakat terhadap kinerja DPRD itu berbanding lurus dengan hasil-hasil survei publik JPIP. Di daerah-daerah yang terjadi demonstrasi, penilaian masyarakat terhadap kinerja dewan memang rendah. Misalnya saja, Tuban, Bojonegoro, dan Bangkalan.

Masyarakat (responden) menilai kinerja DPRD masih sangat buruk. Survei itu melibatkan 145 orang responden di setiap daerah. Total responden berada di 38 kabupaten-kota di Jawa Timur. Responden terdiri atas penggiat lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh pendidikan, pegawai swasta, kalangan dunia usaha, petani, dan sebagainya. Untuk mengawal survei publik tersebut, JPIP menggandeng Unit Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah (UP3D) ITS Surabaya.

Rerata Jatim di Bawah 3

Kalau dilihat rerata di Jawa Timur, nilai empat kinerja fungsional itu masih di bawah skor 3. Berarti masyarakat tidak setuju bahwa DPRD telah mengakomodasi kepentingan masyarakat di fungsi representasi. DPRD juga dinilai gagal dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Mereka hanya memperhatikan keinginan para konstituen (partai politiknya). Publik Jatim memberi skor 2,54.

Di fungsi legislasi, DPRD gagal mendorong terbitnya peraturan daerah (perda) yang berpihak kepada kepentingan publik. Misalnya saja, perda yang tidak membebani masyarakat, mampu mempercepat pembangunan di daerah, dan meningkatan pelayanan publik. Faktanya, banyak perda yang terbit di daerah justru merupakan perda retribusi. Perda-perda itu terbukti bisa membebani dunia usaha. DPRD juga dinilai gagal dalam menjalankan hak mereka untuk melahirkan perda-perda inisiatif. Umumnya, usul perda masih dari eksekutif. Nilai rata-rata di Jawa Timur 2,68.

Berdasar hasil penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya di Kabupaten Blitar, Lamongan, dan Kota Surabaya, memang inisiatif DPRD untuk menerbitkan perda masih rendah. Di Kabupaten Lamongan, 68 perda yang terbit selama periode 2004-2009 merupakan inisiatif eksekutif. Begitu pula Kota Surabaya yang berhasil melahirkan 59 perda. Perda yang dihasilkan pada umumnya merupakan perda retribusi. Di Kabupaten Blitar, di antara 53 perda yang terbit, setengahnya merupakan perda retribusi dan revisi perda yang sudah ada tentang urusan wajib.

Ketidakmampuan DPRD dalam membuat perda inisiatif antara lain karena kurangnya kemampuan legislasi anggota DRPD. Pembuatan raperda sering dikontrakkan kepada pihak ketiga. Mulai riset, penyusunan draf naskah akademik, sampai pelibatan dalam pembahasan. "Biaya mahal, bisa mencapai Rp 300 juta per raperda" ungkap M. Syaiful Aris, direktur LBH Surabaya.

Responden juga menilai, dalam fungsi kontrol atau pengawasan, DRPD belum mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Publik di Jawa Timur memberi skor 2,54. Baik terkait hubungannya dengan eksekutif maupun di internal dewan. Tak jarang, banyak anggota dewan yang terlibat kasus korupsi.

Dalam fungsi budgeting, DPRD dinilai gagal untuk mendorong anggaran yang pro-rakyat. Di fungsi itu, skor rata-rata Jawa Timur 2,81.

Dalam survei empat fungsi itu, penganggaran menduduki rata-rata teratas. Sebanyak 10 daerah menunjukkan skor lebih dari 3. Itu berarti DPRD sudah menjalankan fungsinya, walaupun hanya bersifat rutin. Pelaksanaan fungsi tersebut memang mudah dilihat. Mereka cukup mengesahkan APBD dan dianggap sudah menjalankan fungsi mereka. Tetapi, bukan berarti telah mampu mendorong lahirnya anggaran yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang mendesak dan memperjuangkan usul pembangunan. Sebab, alokasi anggaran masih didominasi untuk mencukupi kebutuhan pegawai.

Tuban, Juru Kunci

Kabupaten Tuban menjadi juru kunci (peringkat 38) di empat kinerja fungsional. Berarti skor Tuban paling rendah jika dibandingkan dengan 37 kabupaten-kota lainnya.

Nilai skor fungsi representasi 1,92, fungsi legislasi 2,06, fungsi kontrol 1,84, dan fungsi penganggaran 2,13. Di antara empat fungsi tersebut, skor fungsi pengawasan paling rendah. Masyarakat menilai, DPRD tidak mampu lagi mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Termasuk di dalamnya meminimalisasi penyimpangan oleh eksekutif.

Hasil survei di daerah itu senada dengan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti JPIP. Tidak ditemukan terobosan di empat kinerja fungsional yang dilakukan oleh daerah di pantai utara Jawa itu. Kondisi serupa dialami Bojonegoro. Berdasar hasil penilaian masyarakat, tiga fungsi kinerjanya menduduki peringkat lima besar terendah. Yaitu, representasi, kontrol, dan budgeting. DPRD di daerah tersebut tidak melakukan inovasi yang menonjol.

Sementara itu, di Kabupaten Malang, terdapat kesesuaian antara hasil wawancara mendalam dan hasil survei publik terhadap kinerja DPRD. Di fungsi legislasi, DPRD telah mampu menelurkan 7 perda inisiatif selama lima tahun masa jabatan mereka. Salah satunya tentang penanggulangan HIV/AIDS.

Hal yang aneh terjadi di Kabupaten Blitar. Hasil survei publik menunjukkan masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap kinerja dewan. Padahal, berdasar hasil tim peneliti JPIP, DPRD Kabupaten Blitar memiliki sejumlah terobosan. Baik di fungsi representasi maupun legislasi. Di dua kinerja itu, kabupaten tersebut menduduki peringkat 19.

Di kinerja legislasi, DPRD melahirkan perda inisiatif. Di antaranya, Perda tentang Perlindungan TKI dan Prostitusi. Perda Perlindungan TKI merupakan yang pertama di Jawa Timur. Dengan adanya perda itu, diatur sejumlah perlindungan kepada TKI. Di antaranya, menertibkan agen penyalur TKI, pemda harus menyewakan pengacara ketika mereka terjerat kasus di luar negeri, dan mempersiapkan mereka menjadi wirausahawan ketika pulang. Perda tersebut memang sudah selayaknya ada. Sebab, Blitar merupakan salah satu daerah kantong TKI di Jawa Timur. (hnovitasari@jpip.or.id/agm).

Jawa Pos [jpip] Senin, 28 September 2009